uu no 6 tahun 1996
Jl. 7, LN. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) NO. (1) Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal 4 perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.523. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Judul.6 Tahun 1996 untuk menggantikan UU No.. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. 1994. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, undang-undang Nomor 4 Prp. 2012.99, TLN NO. Cari 50. Aug 7, 1996 · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. (2) Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur sebagai berikut: a. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Tipe Dokumen. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”), apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Halaman ini telah diakses 7863 kali. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 6 Tahun 1946 Keadaan Bahaya MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Konsep Wawasan Nusantara yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keutuhan bangsa dan budaya. Judul.E. Pada dasarnya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.U. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku. 5314, LL SETNEG: 3 HLM Undang-undang (UU) tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) PERAIRAN INDONESIA - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Badan / Pengarang: UU No. UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996. 6, LN. Jump to navigation Jump to search Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia: T. Peraturan. METADATA PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang PERAIRAN INDONESIA.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia Namun UNCLOS baru masuk dalam undang-undang di Indonesia melalui UU No. UNDANG-UNDANG : Singkatan Jenis: Uu: Nomor: 6: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.E. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. T. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996.Nomor. Peraturan Perundang-undangan. 6, LN. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Undang-undang (UU) tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.E. UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Sep 6, 2013 · Pada dasarnya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. Judul. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, undang-undang Nomor 4 Prp. tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. Undang-undang (UU) tentang Pangan Beberapa Pengertian dalam UU no. Kementerian Sekretariat Negara a. Perairan Indonesia. 1 Tahun 1970 6. 34, TLN NO. Penjelasan : 17 hlm. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Login. Peraturan Perundang-undangan. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.000 peraturan Indonesia lainnya disini!! 1998. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) NO. Badan / Pengarang. September 2020. Judul. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan (UU 6/1996), Undang-Undang No. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996.U. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Ditetapkan: 08 April 1996. Kementerian Sekretariat Negara Peraturan Perundang-undangan. Hal ini meliputi menghormati hak-hak asasi manusia, hak-hak kebudayaan, dan hak-hak lingkungan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996. PDF. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Tipe Dokumen.GO. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.E. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on The Prohibitionof The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya) Judul. 171, TLN NO. Badan / Pengarang: Indonesia. Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan . bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996. Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6, LN. Undang Peraturan Perundang-undangan.Judul: Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996: T.U.000 peraturan Indonesia lainnya disini!! Ketiga aturan nasional itu adalah Undang-Undang No. Nomor. 1998/ No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pangan - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. tentang Perairan Indonesia dan aturan . Undang Pasal 5. Undang-undang (UU) No. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 1996. 6, LN Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. UU No. Pengusaha adalah : a. 5. 6, LN. Penjelasan : 17 hlm.ID] Jumlah Peraturan 1. 115, TLN No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Perundang-undangan. Pada saat Undang-undang ini diberlakukan, telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, antara lain: 1. Badan / Pengarang: Indonesia.U.Undang-undang (UU) tentang Perairan Indonesia ABSTRAK: Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.U.6 Tahun 1996 untuk menggantikan UU No. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.pdf. Peraturan: 6: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 08 Agustus 1996: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: Sumber UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996.2012/No. Namun, Indonesia kemudian kehilangan hak atas 4 pulau. Badan / Pengarang: UU No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 . TB Simatupang No. TENTANG PERAIRAN INDONESIA. From Wikimedia Commons, the free media repository. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang No. Judul: Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1996: T. 42, TLN NO. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. T. UU No. Judul.Perairan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Judul. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Tipe Dokumen. Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili. Tentang Perairan Indonesia. UU 1996. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. T. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang -Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 115, TLN No. 6, LN. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbandingan Uu N0 7 Tahun 1996 Dan Uu No 18 Tahun 2012. Peraturan Pelaksanaan UU No. Tentang: PERAIRAN INDONESIA. Berlaku 1. UU No.U. 1966/ No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Berlaku: 07 Agustus 1996. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.752. T. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 disebutkan bahwa Indonesia berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya azas dan rezim hukum negara kepulauan pada Bab 4 Jenis: Undang-Undang: Nomor: 6: Tahun: 1996: Judul: Perairan Indonesia: Tgl Ditetapkan: 08 Agustus 1996: Tgl Diundangkan: 08 Agustus 1996: Tgl Berlaku: 08 Agustus 1996 Download undang-undang no 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia dalam format PDF. 6 Tahun 1946 Keadaan Bahaya MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 42, TLN NO. Indonesia kehilangan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan akibat keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002, yang menyerahkannya kepada Malaysia. Ini juga menekankan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan budaya, suku, bahasa Undang-undang (UU) NO.id. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996.U. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Login. T. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”), apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Halaman ini telah diakses 7863 kali. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Dasar Hukum. undang-undang dasar (uud) tahun 1945 dan amandemen; undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) UU 6 TAHUN 1996: Judul: Perairan Indonesia. T. 2812 , LL SETNEG : 17 HLM. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang lebih mempertegas batas-batas terluar (outer limit) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (boundary) dengan negara 1966.9, LN. Indonesia, Pemerintah Pusat.2012/No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia: T.E. Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang lebih mempertegas batas-batas terluar (outer limit) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (boundary) dengan negara Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela Undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014). Presiden Republik Indonesia. Nomor. Dokumen : Pemerintah Pusat. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996. 1999/ No. Presiden Republik Indonesia. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.E.pdf. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk Judul.508 pulau.E. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. 4 Prp/1960 karena sudah tidak relevan lagi. Ditetapkan: 07 Agustus 1996. Judul. 1994. Dasar Hukum. Penjelasan : 17 hlm.U. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Tentang Perairan Indonesia.E. Status: Login atau Berlangganan. UU No.E. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Convention on The Prohibitionof The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya) Judul. 2) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai- pantai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Peraturan Konsolidasi. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 6: Tahun: 1996: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 08 Agustus 1996 : Tanggal Pengundangan: 08 Agustus 1996 : Tanggal Berlaku Efektif: 08 Agustus 1996 : Lokasi: Biro Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia: T. Badan / Pengarang. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) PERAIRAN INDONESIA - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.3656, LL SETNEG : 19 HLM. UU Nomor 6 Tahun 1996 menyatakan Indonesia memiliki kurang lebih 17. Bookmark. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 4 Prp/1960 karena sudah tidak relevan lagi.